Jalani Periode Ke Dua, Iti – Ade Segera Rampungkan Arah RPJMD

0
225
Foto : Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menyampaikan Pendapat Akhir Bupati Lebak dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2019-2024 di Gedung DPRD Lebak, Banten.

Tintamerdeka.co.id Lebak – Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi telah menjalani periode ke dua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

Arah pembangunan menjadi fokus utama dalam upaya mensejahterakan masyarakat Lebak, upaya ini dituangkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak.

Dalam prosesnya, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi menyampaikan Pendapat Akhir Bupati Lebak dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2019-2024 di Gedung DPRD Lebak, Banten, Senin (13/05/2019).

Wabup mengatakan bahwa rancangan Perda RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan tetap mengedepankan pendekatan proses, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem percencanaan pembangunan nasional, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politik, serta pendekatan bottom-um dan top-down.

“Untuk itu, dalam implementasinya memerlukan dukungan semua pihak, untuk bersama-sama membangun Lebak kedepan, terutama dalam mencipatakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban” ujar Ade.

Dukungan tersebut, kata Wabup sangat dibutuhkan sebagai upaya mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi pembangunan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal.

Sementara Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lebak, Oong Syahroni mengatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Menurutnya, Raperda RPJMD merupakan laporan progress tahun berakhir dalam rangka tahun peningkatan kualitas pelayanan dasar dan penguatan ekonomi daerah. “Progres tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi secara obyektif untuk memotret atau mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dengan dilandasi semangat kemitraan” ujarnya.

Hal tersebut, kata Politisi Partai Gerindera ini, untuk saling melengkapi dalam menerjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju perwujudan dan pencapaian good local governance. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here