Tahun 2020, Pemprov Banten Akan Bangun RSUD Cilograng dan Rumah Sakit Jiwa

0
276

Ilustrasi rumah sakit. Foto/istimewa

Tintamerdeka.co.id Serang – Pemprov Banten dibawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terus menggenjot pembangunan khsusunya dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Upaya tersebut, Pemprov Banten
bakal menaikan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan pada 2020 mendatang. Kedua bidang tersebut menjadi fokus pemprov setelah program di sektor infrastruktur sebagian besar sudah selesai.

Menurut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Mahdani mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai menyusun dokumen kebijakan umum pfalon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) 2020. Prioritas pembangunan masih ada tiga sektor pelayanan dasar di pendidikan, infrastruktur dan kesehtan. Akan tetapi, bidang infrastruktur nantinya akan mendapat porsi yang lebih sedikit.

“Kalau kemarin (tahun anggaran 2019-red) lebih ke infrastruktur, ini lebih ke pendidikan sama kesehatan. Kalau pembangunan jalan paling beberapa kilometer lagi. Jadi anggarannya juga berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, pekan lalu dikutip dari halaman BPKAD Provinsi Banten.

Ia menuturkan, penurunan anggaran itu menjadikan alokasi bidang pendidikan dan kesehatan naik. Kenaikan di bidang kesehatan dikarenakan pemprov akan menjalan program kesehatan gratis dengan mengcover iuran asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

“Kemudian pada 2020 juga pemprov akan membangun Rumah Sakit Jiwa Banten dan RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak,” katanya.

Sedangkan untuk kenaikan pada bidang pendidikan, kata dia, dikarenakan pemprov akan lebih serius menerapkan program pendidikan gratis untuk tingkat SMA/K dan Skh negeri. Caranya adalah dengan menaikan alokasi bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

“Angka pastinya belum bisa kita sebutkan karena nanti kan ada juga dari dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan ini. Intinya semua masih dibahas, belum final,” tuturnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, untuk pedoman penyusunan APBD, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Sesuai tahapan pelaksanaan penyusunan APBD tahun anggaran 2020, maka pada pertengahan Juli ini sudah harus melakukan penyusunan RKUA PPAS.

“Penyusunan RKUA PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dokumen tersebut disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan prioritas pembangunan nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2020,” ujarnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here