PT Cemindo Akui Polusi Udara dari Pelabuhan, JMPB Upayakan Jalur Hukum

0
359

Doc/Tintamerdeka

Tintamerdeka.co.id Lebak – Akhir-akhir ini warga Kecamatan Bayah dan sekitarnya mengeluhkan debu yang berasal dari pencemaran udara. Polusi itu diduga berasal dari aktivitas bongkar muat di Dermaga PT. Cemindo Gemilang di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

Dilaporkan Poros.id, General Manager (GM) Plant PT. Cemindo Gemilang Tamin Tan, mengaku akan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi lagi pencemaran udara. Diakui Tan Min, pencemaran udara itu disebabkan mesin penghisap debu yang rusak.

“Kami akan dan sedang melakukan perbaikan di sistem conveyor yang mengalami kebocoran, melakukan perbaikan di mesin penghisap debu yang belakangan ini ada masalah,” katanya dalam sebuah acara Temu Muka Muspika, Warga dan PT. Cemindo Gemilang di Kantor Aula Kecamatan Bayah Selasa, (27/8/2019).

Corporate CSR & Public Relations Semen Merah Putih Sigit Indrayana mengaku pihaknya telah di fasilitasi oleh unsur Muspika Bayah untuk menyampaikan pendapat tentang polemik itu.

“Muspika Bayah memfasilitasi dialog komunikasi 2 arah antara Cemindo Gemilang dengan masyarakat Bayah, beberapa hal didiskusikan, termasuk masukan masyarakat terkait potensi debu dari aktivitas bongkar muat material di pelabuhan,” ungkapannya kepada wartawan.

Terpisah, saat dihubungi, Sekpel Jaringan Masyarakat Peduli Bayah (JMPB) Henriana Hatra menilai PT. Cemindo melakukan kelalaian yang terus menerus dilakukannya.

“Kebocoran sudah terjadi berulang kali. Pernyataan Cemindo membuktikan telah terjadi kelalaian yang mengakibatkan dampak polusi luar biasa dan berakibat buruk terhadap kesehatan. Kelalaian itu juga membuktikan ketidakbecusan managemen dalam menjalankan SOP (Standar Operasional Prosedur/Red),” ujarnya. 

Menurut Henriana, dalam kasus kelalaian ini, telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. “Kami meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas pelanggaran berulang ini,” pintanya.

Atas pelanggaran Undang-undang ini, JMPB akan melakukan upaya hukum sembari terus menampung aduan dan keluhan warga terkait dampak lingkungan, sosial dan budaya. Sebab dampak dari kelalaian perusahaan tidak hanya menimbulkan polusi yang mengganggu kesehatan, namun juga berimbas kepada menurunnya kualitas udara di Bayah dan sekitarnya.

“Kami akan terus melakukan protes apabila perusahaan tetap melakukan aktivitas yang merugikan warga,” tandanya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here