Foto : Musa Weliansyah Anggota DPRD Lebak Fraksi PPP saat mengunjungi salahsatu agen E-Warong program sembako

Tintamerdeka.co.id Lebak – Politikus partai PPP, sekaligus mantan Ketua Umum LSM Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan (GMPP Banten), Musa Weliansyah ancam akan melaporkan agen E-Warong jika masih ada yang menjual harga komoditi tidak sesuai dengan eceran dipasaran kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

“Apabila masih ada E-Warong yang menjual harga komoditas diatas harga pasar seperti beras, telur, ayam sayur-sayuran ikan, maka saya sendiri yang akan melaporkan. Baik itu melaporkan dari Bank BRI agar dia cabut atau saya laporkan melalui Tikor dan tidak menutup kemungkinan saya akan melaporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum/Red),” kata Anggota DPRD Lebak Fraksi PPP itu Kamis malam, (23/4/2020).

Selain itu, ia juga menegaskan jika ada oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau oknum lainnya akan segara melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Apabila ada keterlibatan TKSK atau Oknum-oknum lain saya akan segera laporkan persoalan tersebut nantinya ke aparat penegak hukum. Dan ini sudah saya sampaikan bukan hanya di postingan Medsos saja saya sudah sampaikan bahwa apabila masih ada yang menjual diatas HET, maka saya akan melaporkan ke penegak hukum. Jadi sanksinya itu bukan hanya di copot,” imbuhnya.

Baca Juga: Musa Weliansyah Apresiasi TKSK yang Mengawal Agen E-Warong Sesuai Pedum

Musa menegaskan hal seperti itu,  karena tidak ada lagi alasan untuk agen setelah menandatangani pakta integritas supaya tidak menjual harga diatas harga pasaran.

“Karena sudah tidak ada alasan lagi setelah agen menandatangani pakta integritas, itu wajib hukumnya dilaksanakan. Kalau kemarin dengan adanya Pedum sembako, sebenarnya sudah disampaikan disitu bawa tidak boleh menjual diatas harga pasar intinya harus nyampe walaupun banyak yang melanggar. Makanya saya sampaikan masukan ini ke ketua Tikor supaya E-Warong dibuatkan pakta integritas dan sekarang sudah ada pakta integritas itu wajib hukumnya dilaksanakan,” lanjutnya.

Namun jika masih ada agen yang membandel, maka ancamannya selain dicopot yaitu pidana.

“Jika mereka melanggar bukan hanya dicopot dari agen tapi proses pidana harus berjalan. Ini sebagai amanat undang-undang karena beliau tidak mengindahkan pakta integritas yang ditandatangani diketahui oleh Kepala BRI Rangkas Bitung dan Kepala dinas sosial. Jadi ini sangat tepat sekali supaya tidak ada agen yang menjual diharga komoditi diatas harga pasar,” tutupnya. (Rudi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here