Tintamerdeka.co.id- Mantan Karyawan PT. Lebak Distribusindo Raya (LDR) mengaku uang kompensasi yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan diterima tidak utuh.

Permasalah itu diduga berawal ketika para karyawan perusahaan tersebut, sempat melakukan aksi mogok kerja pada Jumat (19/02/21) didepan Kantor PT. LDR yang berlokasi di Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan tuntutan agar pihak PT LDR mencabut kebijakan sepihak terkait dengan dugaan memaksa enam karyawan untuk menandatangani surat pengunduran diri, padahal masa kontrak belum selesai.

Untuk itu, para karyawan yang sudah mengundurkan diri mendatangi Kantor Hukum Ika Mustika dan Partner guna mendapatkan bantuan hukum agar haknya dapat diterima.

“Untuk mengambil hak mereka terkait kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, meskipun tidak secara tertulis namun mereka menuntut perusahaan agar menyelesaikan hal itu, dan bahkan sampai dengan disodori untuk menandatangani surat pengunduran diri oleh pihak perusahaan, mereka ini dari awal bekerja tidak pernah diberikan salinan naskah perjanjian kerja , tentunya hal ini sangat bertentangan dengan pasal 54 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” kata Ika Mustika, yang ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh para mantan karyawan PT LDR, Jum’at (02/4/2021).

Poto. Ika Mustika

Menurut Ika, sebanyak 50 karyawan PT LDR sudah resign karena diduga ada tekanan dari pihak perusahaan untuk menandatangani surat pengunduran diri, dari jumlah data karyawan tersebut diantaranya, 16 orang merupakan karyawan tetap dan 34 karyawan kontrak.

“Benar ada beberapa perwakilan karyawan PT. LDR yang memang sudah resign karena disodori surat pengunduran diri oleh perusahaan yang bertempat di Kampung Margamulya, Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping tersebut,” paparnya

Oleh karena itu, pihaknya akan membantu para eks karyawan tersebut dengan cara prosedur hukum dan menyayangkan atas sikap perusahaan yang tidak memberikan kompensasi secara utuh.

“Kami ikut prihatin atas perlakuan pihak perusahaan terhadap karyawannya, mereka harus mendapatkan haknya. Kami menyayangkan apa yang dilakukan perusahaan PT LDR dengan tidak memberikan kompensasi yang sesuai dengan apa yang sebelumnya dibicarakan dengan karyawan yang memang seolah dipaksa untuk berhenti dikarenakan pernah melakukan demo dengan mogok bekerja pada bulan yang lalu, penyodoran surat pengunduran diri dari pihak perusahaan pun terjadi pada tanggal 10 Maret 2021. Ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 144,” tegas Ika.

Untuk itu, Ika mengaku akan melakukan beberapa upaya guna hak mantan karyawan tersebut dapat mendapatkan haknya kembali.

“Pertama kami akan melakukan upaya persuasife terlebih dahulu dengan pihak perusahaan agar bisa memenuhi kompensasi secara utuh kepada seluruh ex karyawan seperti yang sudah dibicarakan sebelum di tandatanganinya surat pernyataan pengunduran diri tersebut, seperti yang di minta pihak perusahaan. Mudah-mudahan ada itikad baik dari pihak perusahaan sehingga apa yang menjadi tuntutan klien kami bisa dipenuhi. Namun jika upaya ini tidak bisa menemui kesepakatan maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan perarturan yang berlaku sampai terpenuhinya apa yang menjadi hak-hak eks karyawan,” terang Ika.

Untuk diketahui, dalam perjanjian pemberian uang kompensasi kepada karyawan yang diberhentikan, tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Namun ada ucapan pihak perusahaan bahwa karyawan yang reisgn akan diberikan uang kompensasi sesuai masa kerja.

Sampai berita ini terbit, Tintamerdeka.co.id belum mendapatkan klarifikasi dari pihak PT. LDR. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here